Masalah
Gerakan Sosial :
Propoganda
Kebijakan Peristiwa 1965 Atas HAM Korban Pembantian Massal
ABSTRAK
Halihwal
tentang konstitusionalisme keterbatasan daya dan upaya jaminan hak orang
melalui kerangka berfikir untuk mendorong perlindungan hak asasi manusia
mendasar pada sistem negara dalam tanggung jawab negara, pentingnya Hak Asasi
Manusia (HAM) memenuhi, tidak hanya pada hukum di tekstualitas, tetapi juga
pengaruh politik di Indonesia sehingga konsep politik dan hukum bisa diterapkan
dengan adil dan tidak ada ketimpangan sosial.
I.
PENDAHULUAN
Tragedi pembantaian 1965 yangs sadis dan
kejam, stigma ini menjadikan sejarah komunis Indonesia sebagai sisi gelap
sejarah. Kalau bukan pembohongan massal yang dilakukan Orde Baru, propoganda
anti komunis/Marxisme-leninisme merambah juga di kalangan Universitas. Juika
kita pahami pasal 3 keteapan MPRS Republik Indonesia No: XX/MPRS/1966 yang ,
mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah dan faham. Jatuhnya PKI karna tragedi G30S yang
dilakukan oleh PKI membuat murka rakyat indonesia dan membuat gerakan
menghancurkan PKI sehingga dalam kurun waktu 1965-1966 terjadi pembantaian di
seluruh Indonesia, di Jawa, Bali, Sumatra paling besar, keterlibatan PKI dalam
penculikan jenderal dan perwira ternayata siasat politik yang dilakukan oleh
orde baru.
Setelah Soekarno jatuh dan pemerintahan
digantikan menjadi orde baru tidak bisa mengapus kekerasan pada negara yang
adil dan jujur. Politik tidak sehat terus saja mewarnai pemerintahan. Di jaman
orde baru beberapa peristiwa sengaja tidak dipublikkasikan, keganjalan yang
tidak wajar dalam mengambil tindakan keputusan hukum. Tetapi tidak cukup disitu
saja, hingga pemerintahan sekarang pun hanya yang memiliki peran dalam
pemerintahan yang bisa mendapatkannya, sehingga pengejolakan gerakan-gerakan
yang mewarnai dan menginspirasikan rakyat terus dilakukan oleh berbagai
kalangan dari mulai mahasiswa hingga pekerja buruh.
II.
PEMBAHASAN
A.
Gerakan Paham Komunis
Faham komunis yang dikeluarkan oleh Marx justru
mendapat tanggapan paling besar dari negara industri baru,
setelah berkembang yang menjadi pembaharuan hingga menjadi Marxisme. Marx
menganggap bahwa partai cukup yang kecil saja tetapi orang-orang komunis yang pintar,
dan kapitalisme akan menemui ajal pada puncak perkembangan dan akan digantikan
oleh mayarakat komunis sehingga imperialisme dapat memperpanjang nyawa
kapitalisme. Dengan ini bahwa sosialisme indentik dengan komunisme. Contoh
negara Amerika Serikat indentik dengan kapitalisme maka Rusia identik dengan
komunisme. Gagasannya mengenai revolusi ialah bahwa komunisme dapat
diselenggarakan di satu negara dulu, yaitu di Uni Soviet, dianggap menyimpang
dari ajaran Marx.
Di masa inilah muncul istilah Komunis Internasional
(Komintern), dimana Moskow menjadi pusat komunisme. Kebijakan Moskow adalah
kebijakan dunia komunis. dari sini timbul masalah yang sangat mendasar.
Komunisme muncul sebagai hasil adaptasi lingkungan dari sosialisme. Komunisme
tidak dapat kita pandang hanya sebagai sebuah teori atau ideologi saja. Tiap
kasus penerapannya harus kita pandang satu per satu. Hanya dengan begitu kita
dapat mengetahui komunisme.
1.
Demokrasi
Komunis adalah demokrasi yang membatasi agama pada rakyat dengan prinsip agama adalah
dianggap candu yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari
pemikiran yang rasional dan nyata. Muncul di abad ke-19, yang mana itu
mementingkan individu pemilik dan mengesampingan buruh. Kapitalisme menggunakan
sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan dimana kepemilikan modal atas individu
sangat dibatasi. Komunis justru membatasi demokrasi pada rakyat dan karenanya
komunisme juga anti-liberalisme.
2.
Mendefinisikan
rakyat sebagai lapisan yang menurut mereka adalah rakyat miskin dan tertindas
di segala bidang kehidupan. Kaum proletar dan buruh akan memimpikan revolusi
sosialis melalui wakil-wakil mereka dalam partai komunis.
B.
Orde Lama
Gerakan PKI (Partai Komunis
Indonesia)
Semenjak kemerdekaan 17 agustus 1945, Undang Undang Dasar 1945 memberikan penggambaran
bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam mekanisme kepemimpinannya
Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR dimana MPR adalah sebuah badan yang
dipilih dari Rakyat. Sehingga secara hirarki seharusnya rakyat adalah pemegang
kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu.
Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk
pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di indonesia. NASAKOM adalah salah satu bentuk kedekatan PKI
dengan Presiden Soekarno,
dengan ini mendapat dukungan pula dari masyarakat seluruh Indonesia dan hasil
pemilu 1955 menempatkan PKI sebagai suara terbanyak dan PKI merupakan Intrumen
komunisme terbesar ketiga di dunia. Dukungan Presiden Soekarno terhadap PKI
yaitu penerapan NASAKOM (Nasional, Agama, Komunis) sebagai pilar politik
bangsa.
Bermula pada bulan Mei tahun 1914 di Semarang telah
lahir Perkumpulan Sosial Demokrasi Indonesia yaitu suatu organisasi politik
yang menghimpun intelektual-intelektual revosioner bangsa dengan tujuan
menyebarkan pemikiran-pemikiran mengarah ke komunis dikalangan rakyat Indonesia
menjadi Partai Komunikasi Indonesia (PKI).
Lahirnya PKI merupakan peristiwa yang sangat penting bagi perjuangan
kemerdekaan Rakyat Indonesia.
1. Lahirnya PKI dan perkembangannya
tidaklah dapat diperpisahkan dari pengaruh jaringan
Kemenangan Revolusi Oktober Besar yang terjadi di Rusia yaitu Kemenangan
Revolusi Oktober Besar di Rusia telah membangkitkan kesadaran rakyat jajahan
yang memberi keyakinan bahwa imperialisme jajahan pasti dapat digulingkan, dan
akan mendirikan negara yang bebas dan merdekaan.
Partai Komunis Indonesia lahir dalam zaman imperialisme yang khas buruh.
2. PKI dalam bidang seni juga menganut
paham sosialis, yaitu sastra manifest dengan tema melawan, menolak, menentang
kapitalisme, feodalisme dan menempatkan diri sebagai penentang, penolak, dan
pelawan.
Partai Komunis Indonesia
adalah salah satu bentuk perjuangan yang menamakan rakyat sebagai objek yang
ingin dirubah dan tidak adanya sebuah ketimpangan kelas dimana sudah dijelaskan
oleh Marx dalam teorinya. Para pakar sejarah bahwa kontruksi sejarah sangat
ditentukan oleh subjektivitas pembuatan narasi suatu sejarah. Akan tetapi
berbeda jika ditunggangi suatu kepentingan. Rex Mortimer, dalam bukunya
Indonesia Communism Under Sukarno; Ideologi dan Politik 1959-1965.
Mengungkapkan fakta sejarah yang telah didistori oleh barat dengan alasan yang
notabene antikomunisme.
Tentang peran dan kontribusi politik
PKI yang sangat menonjol di era 1950 sampai pertengahan 1960-an. Pertama,
jutaan orang Indonesia yang benaung di bawah bendera PKI hanya bisa mengekspresikan jerit tangis penderitaan yang
dialami lantaran menjadi korban perubahan sosial pasca kemerdekaan. Kedua,
rencana stabilisasi ekonomi pada tahun 1963, kaum komunis sengaja menciptakan
kekacauan ekonomi ditahun-tahun akhir era Soekarno guna mengambil alih
kekuasaan. Ketiga, kekhawatiran Barat, menyatakan jika Indonesia menjadi negara
Komunis akan membantu dominasi China dan mengancam stanbilitas keamanan
negara-negara nonkomunis.
PKI juga merangkul orang sekaliber Sukarno untuk mampu merangsek dengan mudah
ke parlemen sehingga PKI menjadi partai yang cukup dipertimbangkan dalam kancah
nasional kala itu.
Akhir masa demokrasi
Terpimpin, PKI memperoleh kedudukan strategis dalam percaturan politik di
Indonesia. Kondisi ini diperoleh berkat kepiawaian Dipa Nusantara Aidit dan
tokoh-tokoh PKI.
Dengan cara inilah PKI berhasil melumpuhkan lawan-lawan politiknya sehingga
suatu saat PKI akan dengan mudah dapat melaksakan cita-cita menajdikan negara
Indonesia yang berlandaskan atas paham komunis.
C.
Kehancuran Partai komunis Indonesia
Penyajian terhadap
terjadinya peristiwa 65, pemimpin TNI-AD di bawah pemimpin Jendral Suharto pada
masa yang lalu adalah penghancuran kekuatan PKI dan kekuatan kiri lainnya,
membunuhi secara besar-besaran dan jutaan manusia tidak bersalah dalam rangka
mendirikan rejim militer Orde Baru yang mengkangi Indonesia selama 32 tahun.
Dengan menggunakan Orde Baru pemimpin di bawah Suharto telah selama puluhan
tahun mengebiri kehidupan demokratik, menindas kebesaran bersuara dan
berorganisasi, mengontrol pers, membungkam suara kritis, memalsu Pancasila,
melalui terror berjangka lama, membunuh dan menculik para penentangnya sambil
mengeruk kekayaan publik dengan cara-cara berbeda, serta melakukan korupsi dan
pencurian.
Perlakuan rejim militer
Orde Baru terhadap para korban 1965 beserta keluarga atau sanak-saudara mereka
adalah manisfestasi dari kebijakan yang sudah keterlaluan, karena, perlakuan
yang mendatangkan bermacam-macam penderitaan terhadap kira-kira 20 juta orang
ini sudah berlangsung hampir 40 tahun.
Sejarah punya banyak muka tergantung
dari dalangnya yang menceritakan, apalagi masalah peristiwa 1965 yang sampai saat
ditutupkan dengan banyak topeng. Tragedi kemanusiaan antara 1 sampai 3 juta
orang dibunuh spontan oleh militer dan masyarakat, banyaknya orang yang hingga saat ini hilang, ribuan orang dipenjarakan
tanpa proses pengadilan, ratusan orang yang diluar negeri tidak bisa pulang.
Sampai sekarangpun banyak terpisahkan dari keluarganya tanpa tahu nasip
saudara-saudaranya. Peristiwa 1965 membuat banyak lusa bagi kalangan yang
merasakan umumnya adalah PKI yang notabene sebagai salah satu yang dibantai dan
dibunuh warganya. Jika siapa saja yang
mengaku adalah menganut paham komunis atau anggota dari partai komunis akan
dihabisi tanpa sisa, pembunuhan ini tidak mengenal laki-laki, perempuan,
anak-anak, tua dan muda, pembantaian yang dituang dalam peristiwa 1965 adalah
sebuah politik yang dibuat oleh sang penguasa yang memegang peran sebagai aktor
dan mengadopsi pereman jalanan sebagai alat yang sangat berguna dan bisa
menjaga aksin operasi 1965 pada saat itu.
D.
Pembantaian PKI 1965-1966 di SUMUT
(The Act Of Killing)
Keterlibatan Gerakan Pemuda
Pancasila
Peristiwa 1965 dapat kita lihat pada
sebuah film dokumenter yang dibuat oleh produser bernama Joshua Oppenheimer dan
Anonymous. Dengan aktornya adalah salah satu tokoh Pemuda Pancasila yang
bernama Anwar Congo dengan judul The Art Of Killing. Dalam film ini sebuah
Anwar Congo menceritakan bagaimana dia membantai sebuah massa komunis yang berada
di Medan dan Bali yang menemukan cara efesien, praktis, kemanusiaan, tidak
memakan terlalu banyak mengeluarkan darah, dan tidak menyiksa. Pola pembunuhan dengan memakai kawat tipis
yang dibentangkan melilit leher dan menariknya kencang-kencang yang akan
dibunuh. Tetapi yang perlu ditekankan disini bukan pada bagaimana cara
membunuh, tapi dimana letak hak-hak yang pernah menjadi korban pada saat itu.
Ditambah pasca Soekarno ke Soeharto sudah sangat jelas sekali ketimpangan yang
dilakukan oleh militer agar terwujud rejim Orde Baru dan menenggelamkan Orde
Lama yang membawa wangi komunis dan pengalihan penjajahan.
Berdasarkan pengakuan Anwar Congo
telah melakukan pembunuhan terhadap anggota dan organisasi sayap PKI dalam
kurun waktu 1965-1966. Dengan bangga dan dianggap membunuh dengan kawat adalah
prestasi dan ini adalah sebuah tugas negara yang dititipkan melalui Anwar
Congo, jadi bagi beliau pembunuhan dan pembantaian 1965-1966 adalah salah satu
prestasi yang dilakukan oleh beberapa gerakan-gerakan sosial yang didukung
pemerintah.
E.
Muka Dua Orde Baru
Soeharto menggunakan G30/S sebagai dalih untuk
merongrong legitimasi Soekarno, yang disebut kudeta merangkak, dilakukan di
bawah selubung usaha untuk mencegah kudeta. Aksi G30S itu sendiri disebut
sebagai riak kecil di tengah samudera besar revolusi (Nasional Indonesia),
sebuah peristiwa yang dapat diselesaikan dengan tenang tanpa menimbulkan
guncangan besar terhadap struktur kekuasaan, peristiwa itu merupakan tsunami
pengkhianatan dan kejahatan, yang menyingkapkan adanya kesalahan yang sangat
besar pada pemerintah Soekarno. Sehingga menuduh Partai Komunis Indonesia (PKI)
mendalangi G30S, lalu menyusun rencana pembasmian terhadap orang-0rang yang
terkait dengan partai tersebut.
Tentara Soeharto menangkapi satu setengah juta orang
lebih semua dituduh terlibat dalam G30S. Dalam salah satu pertumpahan darah
dalam abad kedua puluh, ratusan ribu orang dibantai Angkatan Darat dan milisi
yang berafilisi dengannya, terutama Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali, dari akhir
1965 sampai pertengahan 1966.
Dengan begitu suasana darurat
nasional, tahap Soeharto merebut kekuasaan Soekarno dan menempatkan dirinya
sebagai Presiden De Factor dengan wewenang memecat dan mengangkat para menteri
sampai maret 1966. Sukar dipercaya bahwa partai politik yang beranggotakan
orang sipil dapat memerintah personil militer untuk melaksakan keinginan
mereka? Bagaimana mungkin sebuah partai organisasi dengan baik, dengan reputasi
sebagai partai yang disiplin tinggi, merencanakan tindak amatiran semacam itu?
Mengapa partai komunis yang dipimpin prinsip-prinsip revolusi leninis mau
berkomplot dalam Poustch oleh pasukan tentara? Mengapa partai politik yang
sedang timbuh kuat di pentas politik terbuka memilih aksi konspirasi? Agaknya
tidak alasan lain ke arah sana. Sukar dipercaya bahwa G30S semata-mata dalam
tubuh Angkatan Darat karena memang ada bebrapa tokoh PKI yang jelas ikut
memimpin G30S bersama bebarapa orang perwira militer.
Peristiwa ini telah menjadikan perdebatan yang tak
kunjung reda. Apa perwira militer bertindak sendiri atau menipu beberapa tokoh
PKI agar membantu mereka sebab pada saat itu PKI yang mengunakan perwira
militer ini sebagai alat pelaksana rencana mereka atau adakah modus semacam
modus antara para perwira militer tersebut dengan Soeharto. Benarkah informasi
tentang G30S kepadanya dana apah dia terlibat dalam pelaksaan G30S...???
Hal mana belum ada bukti yang jelas menyatakan
bahwa PKI pelaku tunggal kudeta yang melakukan penculikan dan membunuh para
jenderal Angkatan Darat tersebut. Peristiwa ini bersifat kompleks dan tidak
bisa disederhanakan yang dikarnakan puhak yang bermain dalam kelabu terhadap
versi dalam dibalik peristiwa 1965 itu. Beberapa pokok tentang keterlibatan
Soeharto yang dibahas antara lain sebagai berikut:
a. Perintah radiogram Soeharto
mendatangkan pasukan militer dari daerah dengan peralatan siap tempur untuk
siap siaga di Jakarta menjelang gerakan G30S.
b. Keterdekatan hubungan
Soeharto dengan para tokoh kunci G30S seperti, Latief dan Untung serta laporan
kolonel Latief kepada Suharto.
c. Suharto berbohong ketika
dia bilang ada "pasukan tak dikenal identitasnya" yang berada
disekitar istana negara pada tanggal 1 Oktober 1965.
Banyak
ahli sejarah yang menarik kesimpulan, bahwa keterlibatan Suharto dalam G30S dan
kemudian menumpasnya dengan dalih untuk melindungi presiden Sukarno, sebenarnya
adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan strategi "kudeta
merangkak" untuk merebut kekuasaan negara dari Bung Karno, dengan terlebih
dulu menyingkirkan dan kekuatan kiri lainnya yang dianggap sebagai penghalang
pokoknya. Negara Barat, terutama AS pada waktu itu juga berkepentingan
menyingkirkan Bung Karno, karena peranan Bung Karno didunia ketiga (Asia,
Afrika dan Amerika Latin) dianggap merugikan kepentingannya, terutama usaha
Bung Karno dalam menggalang kekuatan NEFO (New
Emerging Forces), yang terdiri dari kekuatan anti imperialis diseluruh dunia
menghadapi penindasan dan ancaman dari pihak imperialis yang disebut OLDEFO,
terutama imperialis AS. CONEFO atau Conference of Emerging Forces, yang
sedianya akan diadakan di Indonesia dan direncanakan akan diikuti oleh
wakil-wakil negara Asia, Afrika dan Amerika Latin juga oleh wakil-wakil
kekuatan anti imperialis sedunia, gagal dilaksanakan setelah meletusnya
peristiwa G30S.
Dalam waktu singkat kegiatan G30S dapat dihancurkan oleh
tentara KOSTRAD di bawah pimpinan Jenderal Suharto. Peristiwa
selanjutnya adalah maraknya gerakan anti Sukarno dari mahasiswa dan pelajar
aliran kanan (KAMI dan KAPI) yang dibelakangnya adalah tentara KOSTRAD-
Suharto. Pada tanggal 11 Maret 1966 tiga jenderal utusan Suharto (Brigjen.
M.Jusuf, Brigjen. Amirmachmud, Brigjen. Basuki Rahmat) berhasil memaksa Presiden
Soekarno untuk menanda tangani Surat Perintah yang terkenal dengan sebutan
Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang ditujukan kepada Mayjen.
Suharto selaku Panglima Angkatan Darat untuk
mengambil tindakan yang perlu demi pemulihan keamanan dan ketertiban.
Dengan Supersemar di tangannya Suharto berhasil melakukan kudeta
merangkak, yang bermuara pada penggusuran kekuasaan presiden Soekarno oleh MPR ala
Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Nasution. Dari fakta-fakta sejarah tersebut timbul
bermacam-macam versi tentang G30S, yang terus berkembang sampai sekarang. Selama
45 tahun ini tidak ada pernyataan pemerintah secara resmi tetang terjadinya
pelanggaran HAM berat 1965-66, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Keadaan yang
demikian memberikan bukti bahwa negara telah mengabaikan Pancasila dan UUD 1945
– mengabaikan pelaksanaan tugas dan kewajiban menegakkan hukum dan keadilan,
membiarkan terus berjalannya impunitas terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan,
dan dengan demikian menghindarkan tanggung jawab hukum bagi para pelaku
pelanggaran HAM berat 1965-66.
Kondisi tersebut di atas tentu akan menjadi penghalang bagi
terjadinya rekonsiliasi nasional, yang sangat diperlukan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara untuk pembangunan Indonesia yang demokratik, sejahtera,
adil, makmur, aman dan damai. Atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas,
pertemuan “Peringatan 45 Tahun Tragedi Nasional 1965”, yang diselengarakan oleh
organisasi-organisasi masyarakat Indonesia di Negeri Belanda dan didukung oleh
para korban pelangaran HAM 1965 di negeri-negeri Eropa,
menuntut kepada penyelengara negara. Pemerintah Indonesia agar:
1.
Mengakui bahwa telah terjadi pelanggaran
HAM berat 1965-66 (pasca peristiwa G30S), yang mengakibatkan jatuhnya korban
yang luar biasa besar jumlahnya tanpa dibuktikan kesalahannya berdasarkan hukum
yang berlaku.
2. Meminta
maaf kepada para korban dan keluarganya atas terjadinya pelanggaran HAM
tersebut dan atas terbengkalainya penanganan kasuskasus tersebut yang sudah
berlangsung 45 tahun.
3. Segera
melakukan kebijakan-kebijakan konkrit untuk menuntaskan kasuskasus tersebut
secara adil dan manusiawi.
4. Bagi
para korban yang telah dinyatakan bersalah dalam pengadilan sandiwara rezim
Orba diberi rehabilitasi nama baiknya.
5. Tidak
diskriminatif dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan
penuntsan kasus-kasus pelanggaran HAM pada umumnya dan mencabut semua
perundang-undangan yang sifatnya diskriminatif.
Pernyataan
tersebut di atas atas nama Panitia Peringatan 45 Tahun Tragedi Nasional 1965
dalam acara “Peringatan 45 Tahun Tragedi
Nasional 1965” yang diselenggarakan selama dua hari berturut-turut di Diemen,
di pinggir kota Amsterdam.
Sebuah bahan refleksi bagi diriku
pribadi, melihat perjalanan bangsa yang penuh luka dan darah. Catatan berbagai
pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1965 dan masa pemerintahan orde baru
yang dituang dalam skema diagram dibawah ini.
|
TAHUN
|
PELANGGARAN
|
|
1965
|
·
Penculikan dan pembunuhan terhadap
tujuh Jendral Angkatan Darat.
·
Penangkapan, penahanan dan pembantaian
massa pendukung dan mereka yang diduga sebagai pendukung Partai Komunis
Indonesia.
·
Aparat keamanan terlibat aktif maupun
pasif dalam kejadian ini.
|
|
1966
|
·
Penahanan dan pembunuhan tanpa
pengadilan terhadap PKI terus berlangsung, banyak yang tidak terurus secara
layak di penjara, termasuk mengalami siksaan dan intimidasi di penjara.
·
Dr Soumokil, mantan pemimpin Republik
Maluku Selatan dieksekusi pada bulan Desember.
·
Sekolah- sekolah Cina di Indonesia
ditutup pada bulan Desember.
|
|
1967
|
·
Koran-koran berbahasa Cina ditutup
oleh pemerintah.
·
April, gereja- gereja diserang di
Aceh, berbarengan dengan demonstrasi anti Cina di Jakarta .
·
Kerusuhan anti Kristen di Ujung
Pandang.
|
|
1969
|
·
Tempat Pemanfaatan Pulau Buru dibuka,
ribuan tahanan yang tidak diadili dikirim ke sana.
·
Operasi Trisula dilancarkan di Blitar
Selatan.
·
Tidak menyeluruhnya proses referendum
yang diadakan di Irian Barat, sehingga hasil akhir jajak pendapat yang
mengatakan ingin bergabung dengan Indonesia belum mewakili suara seluruh
rakyat Papua.
·
Dikembangkannya peraturan- peraturan
yang membatasi dan mengawasi aktivitas politik, partai politik dan organisasi
kemasyarakatan. Di sisi lain, Golkar disebut- sebut bukan termasuk partai
politik.
|
|
1970
|
·
Pelarangan demo mahasiswa.
·
Peraturan bahwa Korpri harus loyal
kepada Golkar.
·
Sukarno meninggal dalam „tahanan‟
Orde Baru.
·
Larangan penyebaran ajaran Bung Karno.
|
|
1971
|
·
Usaha peleburan partai- partai.
·
Intimidasi calon pemilih di Pemilu ‟71
serta kampanye berat sebelah dari Golkar.
·
Pembangunan Taman Mini yang disertai
penggusuran tanah tanpa ganti rugi yang layak.
·
Pemerkosaan Sum Kuning, penjual jamu
di Yogyakarta oleh pemuda- pemuda yang di duga masih ada hubungan darah
dengan Sultan Paku Alam, dimana yang kemudian diadili adalah Sum Kuning
sendiri. Akhirnya Sum Kuning dibebaskan.
|
|
1972
|
Kasus
sengketa tanah di Gunung Balak dan Lampung.
|
|
1973
|
Kerusuhan
anti Cina meletus di Bandung .
|
|
1974
|
·
Penahanan sejumlah mahasiswa dan
masyarakat akibat demo anti Jepang yang meluas di Jakarta yang disertai oleh
pembakaran- pembakaran pada peristiwa Malari. Sebelas pendemo terbunuh.
·
Pembredelan beberapa koran dan
majalah, antara lain „Indonesia Raya‟ pimpinan Muchtar Lubis.
|
|
1976
|
·
Invansi tentara Indonesia ke Timor-
Timur.
·
Kasus Balibo, terbunuhnya lima
wartawan asing secara misterius.
|
|
1977
|
·
Tuduhan subversi terhadap Suwito.
·
Kasus tanah Siria- ria.
·
Kasus Wasdri, seorang pengangkat
barang di pasar, membawakan barang milik
·
seorang hakim perempuan. Namun ia
ditahan polisi karena meminta tambahan atas bayaran yang kurang dari si
hakim.
·
Kasus subversi komando Jihad.
|
|
1978
|
·
Pelarangan penggunaan
karakter-karakter huruf Cina di setiap barang/ media cetak di Indonesia.
·
Pembungkaman gerakan mahasiswa yang
menuntut koreksi atas berjalannya pemerintahan, beberapa mahasiswa ditahan,
antara lain Heri Ahmadi.
·
Pembredelan tujuh suratkabar, antara
lain Kompas, yang memberitakan peritiwa di atas.
|
|
1980
|
·
Kerusuhan anti Cina di Solo selama
tiga hari. Kekerasan menyebar ke Semarang, Pekalongan dan Kudus.
·
Penekanan terhadap para penandatangan Petisi
50. Bisnis dan kehidupan mereka dipersulit, dilarang ke luar negeri.
|
|
1981
|
Kasus
Woyla, pembajakan pesawat garuda Indonesia oleh muslim radikal di Bangkok. Tujuh
orang terbunuh dalam peristiwa ini.
|
|
1982
|
·
Kasus Tanah Rawa Bilal.
·
Kasus Tanah Borobudur . Pengembangan
obyek wisata Borobudur di Jawa Tengah memerlukan pembebasan tanah di
sekitarnya. Namun penduduk tidak mendapat ganti rugi yang memadai.
·
Majalah Tempo dibredel selama dua
bulan karena memberitakan insiden terbunuhnya tujuh orang pada peristiwa
kampanye pemilu di Jakarta.
·
Kampanye massa Golkar diserang oleh
massa PPP, dimana militer turun tangan sehingga jatuh korban jiwa tadi.
|
|
1983
|
·
Orang- orang sipil bertato yang diduga
penjahat kambuhan ditemukan tertembak secara misterius di muka umum.
·
Pelanggaran gencatan senjata di Tim-
tim oleh ABRI.
|
|
1984
|
·
Berlanjutnya Pembunuhan Misterius di
Indonesia.
·
Peristiwa pembantaian di Tanjung Priuk
terjadi.
·
Tuduhan subversi terhadap Dharsono.
·
Pengeboman beberapa gereja di Jawa
Timur
|
|
1985
|
Pengadilan
terhadap aktivis-aktivis islam terjadi di berbagai tempat di pulau Jawa.
|
|
1986
|
·
Pembunuhan terhadap peragawati Dietje
di Kalibata. Pembunuhan diduga dilakukan oleh mereka yang memiliki akses
senjata api dan berbau konspirasi kalangan elit.
·
Pengusiran, perampasan dan pemusnahan
Becak dari Jakarta.
·
Kasus subversi terhadap Sanusi.
·
Ekskusi beberapa tahanan G30S/ PKI.
|
|
1989
|
·
Kasus tanah Kedung Ombo.
·
Kasus tanah Cimacan, pembuatan
lapangan golf.
·
Kasus tanah Kemayoran.
·
Kasus tanah Lampung, 100 orang tewas
oleh ABRI. Peritiwa ini dikenal dengan
·
dengan peristiwa Talang sari.
·
Bentrokan antara aktivis islam dan
aparat di Bima.
·
Badan Sensor Nasional dibentuk
terhadap publikasi dan penerbitan buku.
·
Anggotanya terdiri beberapa dari unsur
intelijen dan ABRI.
|
|
1991
|
Pembantaian
di pemakaman Santa Cruz, Dili terjadi oleh ABRI terhadap pemudapemuda Timor
yang mengikuti prosesi pemakaman rekannya. 200 orang meninggal.
|
|
1992
|
·
Keluar Keppres tentang Monopoli
perdagangan cengkeh oleh perusahaan-nya Tommy Suharto.
·
Penangkapan Xanana Gusmao.
|
|
1993
|
Pembunuhan
terhadap seorang aktifis buruh perempuan, Marsinah. Tanggal 8 Mei
1993
|
|
1994
|
Tempo,
Editor dan Detik dibredel, diduga sehubungan dengan pemberita-an kapal
perang
bekas oleh Habibie.
|
|
1995
|
·
Kasus Tanah Koja.
·
Kerusuhan di Flores.
|
|
1996
|
·
Kerusuhan anti Kristen diTasikmalaya.
Peristiwa ini dikenal dengan Kerusuhan
·
Tasikmalaya. Peristiwa ini terjadi
pada 26 Desember 19962. Kasus tanah Balongan.
·
Sengketa antara penduduk setempat
dengan pabrik kertas Muara Enim mengenai pencemaran lingkungan.
·
Sengketa tanah Manis Mata.
·
Kasus waduk Nipah di madura, dimana
korban jatuh karena ditembak aparat ketika mereka memprotes penggusuran tanah
mereka.
·
Kasus penahanan dengan tuduhan
subversi terhadap Sri Bintang Pamung-kas berkaitan dengan demo di Dresden
terhadap pak Harto yang berkun-jung di sana.
·
Kerusuhan Situbondo, puluhan Gereja
dibakar.
·
Penyerangan dan pembunuhan terhadap
pendukung PDI pro Megawati pada tanggal 27 Juli.
·
Kerusuhan Sambas–Sangualedo. Peristiwa
ini terjadi pada tanggal 30 Desember 1996.
|
|
1997
|
·
Kasus tanah Kemayoran.
·
Kasus pembantaian mereka yang diduga
pelaku Dukun Santet di Jawa Timur.
|
|
1998
|
·
Kerusuhan Mei di beberapa kota meletus,
aparat keamanan bersikap pasif dan membiarkan. Ribuan jiwa meninggal, puluhan
perempuan diperkosa dan harta benda hilang. Tanggal 13 – 15 Mei 1998.
·
Pembunuhan terhadap beberapa mahasiswa
Trisakti di jakarta , dua hari sebelum kerusuhan Mei.3. Pembunuhan terhadap
beberapa mahasiswa dalam demonstrasi menentang Sidang Istimewa 1998.
Peristiwa ini terjadi pada 13 – 14 November 1998 dan dikenal sebagai tragedi
Semanggi I.
|
|
1999
|
·
Pembantaian terhadap Tengku Bantaqiyah
dan muridnya di Aceh. Peritiwa ini terjadi 24 Juli 1999. Pembumi hangusan
kota Dili, Timor Timur oleh Militer indonesia dan Milisi pro integrasi.
Peristiwa ini terjadi pada 24 Agustus 1999.
·
Pembunuhan terhadap seorang mahasiswa
dan beberapa warga sipil dalam demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang
Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB). Peristiwa Ini terjadi pada 23 – 24
November 1999 dan dikenal sebagai peristiwa Semanggi II.
|
Bukti yang tertera dalam pelangaran yang dialami di
Indonesia dari tahun ketahun, mengapa semua ini seolah-olah redup oleh hukuman
yang tak pantas dan manipulasi hukum yang terjadi. Sehingga apa yang didapat
pada kondisi yang dirugikan dan bagaimana jalannya hukum yang berlaku pada
setiap kejadian peristiwa demi peristiwa. Runtuhnya orde baru pada Mei 1998
merupakan suatu peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia yaitu mayarakat
mengharapkan suatu perubahan yang mengarah lebih baik. Pancasila sebagai
ideologi negara dan demokrasi sebagai
sistem pemerintahaan yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumbah darah Indonesian dalam perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pada masa
era reformasi adalah pemberian wewenang, masa orde baru mutlak kewenangan
ditangan pemerintah pusat, meskipun sistem desentralisasi dalam pemerintah
dinilai sudah baik untuk suatu negara yang luas wilayah dan majemuk penduduknya.
Perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi,
hukum, sosial, dan budaya
yang lebih baik, demokrasi berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan
persaudaraan. Gerakan reformasi lahir atas dukungan seluruh rakyat Indonesia
sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan, dimana krisis
kepercayaan telah menajdi salah satu indikator yang menentukan. Pemerintah
Soekarno yang sangat otoriter dengan demokrasi terpimpinnya akhirnya melalui
proses yang tidak normal menyusul Gerakan 30 September 1965.
Pada awalnya orde baru dapat menampilkan
pemerintahan yang demokratis tetapi ternyata hal itu hanya berlangsung
kira-kira selama 3 tahun yakni selama pemerintah baru ini menyiapkan format
politik baru melalui penyusunan Undang-undang bidang politik. Hal yang buruk
terjadi dalam pelayanan publik, seperti pertanggung jawaban atau akuntabilitas
yang belum baik, transparasi yang kurang maksimal, sikap indisipliner aparatur
birokrasi, dan pengenanaan biaya dinamis dalam penyelesaian kepentingan publik,
dapat menimbulkan gesekan-gesekan pun tindakan-tindakan separatis di dalam
masyarakat yang merasa kurang puas puas dalam pelayanan publik.
III
. SIMPULAN
Jika dibandingkan
pertimbangan mengenai G30S yang sudah menyebabkan kematian akibat pembantaian
orang PKI dalam peristiwa ’65. Dalam hal-hal politik ada banyak propaganda
tentang tindakan-tindakan PKI, sulit membedakan siapa yang benar dan yang
salah. PKI dikambinghitamkan untuk kudeta G30S oleh Soeharto, kudeta yang
menggulungkan Soekarno, Soeharto memakai PKI sebagai alat untuk menyakinkan
Soekarno dengan cara menciptakan suasana kebencian kepada PKI dengan kampanye
kebohongan. PKI dan Gerwani tidak melakukan penyiksaan secara seksual atau
perkosaan oleh orang-orang yang menuduh mereka. PKI disalahkan untuk G30S yang
dinamakan “Gestapu” dan
tentara-tentaranya.
Ternyata Soeharto menanamkan orang lain, dia
langsung melaksanakan pembunuhan massal sehingga begitu besar dan cepat bahwa
dia adalah salah satu dari sedikit pemimpin di seluruh dunia yang bisa
dibandingkan secara benar dengan Hilter dan orang-orang Nazi. Soeharto dan AD
melukiskan sendiri sebagai penyelamat Indonesia dari kekerasan dan kekacauan
padahal mereka yang menyebabkan kekerasan yang disebabkan oleh PKI. Gagasan ini
membuat PKI dianggap oleh musuh-musuhnya bersekongkol dengan kekuasaan asing
dengan kekuasaan asing yang imperialis yaitu Cina. Tetapi sejarah
memperlihatkan bahwa Soeharto dan persekongkolan dengan kekuasaan asing
imperialis yang paling besar yaitu AS.
PKI itu semakin populer dengan penduduk
Indonesia dan dengan Soekarno oleh kekuasaan yangn ada ditingkat nasional AD
dan partai-partai politik lain juga membenci PKI karena alasan yang sama, uang
dan kekuasaan. Oleh karena Soekarno orang nasionalis dan menolak rencana AS
untuk Indonesia, AS membenci Soekarno dan menolak renacana AS untuk Indonesia.
Pada waktu terjadi G30S apakah itu direncanakan oleh Soeharto dan AS atau G30S
memberi Soeharto untuk mengambil kekuasaan.
Soeharto membuat
pertengkaran militer G30S dan melanjutkan pengkambinghitaman tersebut sepanjang
Orba, walaupun kebanyakan sudah dibunuh atau dipenjara. Keputusan atas perintah
atau izin untuk membunuh berasal dari kekuasaan yang paling tinggi di seluruh
dunia, pemerintah AS kepada Soeharto lalu meneruskan perintah untuk membunuh
PKI kepada pemimpin-pemimpin gerakan yang dianggap musuknya PKI, serta politik
dan media massa. Serentak atas perintah itu kepada pemimpin-pemimpin gerakan
massa tersebut kedalam kelompok-kelompok muda yang disertai senjata dan semua
penduduk Indonesia melalu kampanye kebohongan.
Gerakan-gerakan
PKI yang dilakukan dalam G30S dan menculik 7 jenderal adalah benar atau apakah
siasat cerdik Soeharto dalam memenangkan orde baru ada kaitannya dengan AS,
lalu tiba-tiba Soeharto menjadi pahlawan dalam penyelamatan negara Indonesia,
jika dibandingkan Soeharto dengan Hitler ternyata tidak jauh berbeda. Banyak
hal yang tidak ada bukti yang akurat dan bisa diambil sebagai sebuah proses
hukum dan HAM. Banyaknya propoganda hukum HAM yang diciptakan dipemerintahanan
Orba selama 32 tahun dan meninggalkan hutang kepada negara asing.
Jika dari dua
sudut logika, Bung Karno sama sekali tidak mendapat keuntungan dari peristiwa
berdarah ini. Justru beliau bisa berdiri diatas segala kelompok di Indonesia
karna mengimbangi kelompok satu dengan yang lain. Dari sudut PKI, saya merasa
selain dari paktor trauma-48, PKI pada waktu 1965 cukup sikses dalam politiknya
yaitu politik damai. Dimana justru karena mereka tidak mngambil jalan seperti
perang gerilya, dsb. Mereka memakai sistem strategi sipil yang mengarah supaya
politik tetap politik normal bukan politik bersenjata/bedil.
Banyak yang aneh
saya rasa dalam G30S, pengumuman G30S tidak mungkin disusun oleh tokoh-tokoh
PKI yang cukup pegalaman dalam bidang politik. Contoh, yang
dikatakan Dewan Revolusi yang diumumkan G-30-S, itu suatu Dewan yang sama
sekali tidak masuk di akal. Karena banyak tokoh-tokoh yang penting, seperti Ali
Sastroamidjojo, yang tidak masuk. Tapi banyak tokoh-tokoh yang hampir tidak
dikenal namanya justru masuk, yang lebih meyakinkan lagi, adalah pengumuman
dari Untung kepada sesama tentara, bahwa mulai saat itu tidak akan ada lagi
pangkat dalam tentara yang lebih tinggi dari pangkatnya Letkol Untung sendiri. Sampai
sekarang sama sekali tidak ada bukti bahwa Bung Karno ada di belakangnya.
Masalah PKI lebih
ruwet. Setelah tahun 66 ada beberapa data yang masuk seolah-olah ada orang PKI
yang terseret. Dalam persidangan Mahmilub Sudisman pada tahun 1967[19],
dan mendengar pidato uraian tanggung jawabnya. Dalam pengadilan itu yang
dinamakan Ketua Biro Khusus yaitu si Kamaruzaman, atau Syam, nongol sebagai
saksi. Bagaimanapun Syam ada hubungan langsung dengan pimpinan PKI. Jadi apa
ada sebagian dari orang-orang PKI ikut-ikutan, apa ada sebagian dari PKI yang
dibodohin oleh kelompok ini-itu, masih tidak jelas. Jadi saya tidak bisa
mengatakan bahwa sama sekali PKI tidak ada sangkut pautnya.
Tapi saya masih tetap
berpendapat mereka bukan pencipta utama G-30-S. Fakta bahwa apa yang terjadi di
Jawa Tengah sampai sekarang 100% ditutupi oleh versi resmi. Ini aneh. Karena
nggak ada pengadilan, nggak ada cerita apa yang terjadi di Semarang. Terus
kesatuan-kesatuan utama yang ikut gerakan di Jakarta itu sebagian besar juga dari
Diponegoro, pembantaian yang dilakukan berbagai kelompok diseluruh Indonesia
yaitu Bali, Jawa yang dilalukan oleh
simpatisan aliran, santri jawa mencari anggota PKI diantara orang Jawa yang
berimbasn kepada yang bukan PKI, seperti PNI kiri dibunuh dan sisanya dituduh. Sumatra,
tindakan gerakan penghuni liar kampanye melawan bisnis asing di perkebunan di
Sumatra hingga terjadi meletusnya pembantaian para anggota PKI, dalam pengakuan
seorang pelaku tindakan pembantaian dalam film “The Act Of Killing”.
IV.
OPINI
PENULIS
Peristiwa-peristiwa yang terjadi merupakan sejarah panjang yang
dilakukan oleh berbagai kepentingan oknum untuk mendapatkan semua yang
diinginkan, tragedi yang menewaskan banyak orang dan pembantaian dimana-mana
ternyata semata-mata untuk memenangkan orde baru dan mengeser orde lama agar
terwujud.
Tindakan kekerasan bukan budaya
asli Indonesia, tetapi sejak 1965 hingga sekarang mengapa masih terus
meningkat, kekerasan terjadi dalam kehidupan yang bermula dari hal yang paling
kecil hingga yang besar. Jika kita bandingkan dengan dahulu dikala bangsa kita
mengalami ketimpangan politik pada tahun 1965 ternyata adalah salah satu proses
yang memang sudah dipersiapkan. Orde lama yang jatuh dan menangnya orde baru
membuat tidak hanya merubahan politik, berbagai kebijakan keputusan ternyata
meninggalkan luka lama bagi bangsa Indonesia. Hukum yang terjadi pada korban
pembantaian hingga sekarang tidak dapat dibuktikan dengan jelas, mungkin pada
saat itu pembantaian di seluruh Indonesia dari tahun 1965-1966 rencana kehancuran
orde lama dan bangkit orde baru. Hak Asasi Manusia (HAM) di negara kita
nampaknya harus di benahi lagi bukan hanya bicara tetapi realisasinya, karna
kita tidak butuh ucapan ceramah seperti opini dan wacana pemerintah melalui
pidato presiden tetapi kerja yang nyata. Sudah cukup rakyat Indonesia menjadi
korban imprealis dan kapitalis. Kami butuh seorang yang berjiwa mulia dan
berahlak baik serta iman yang suci, bukan Kia atau penceramah yang dari
golongan agama tetapi bukti.
Umumnya sebuah gerakan sosial yang ada di Indonesia haruslah menajdi
gerakan yang sehat dan mensejahterakan inspirasi rakyat dan bukan keinginan
kepentingan semata pemimpin tetapi menciptakan masyarakat yang pandai dan
terampil dalam memanfaatkan kesempatan dan negara yang adil, sejahtera, makmur,
dan beradab, sehingga dengan bentuk rakyat yang majemuk bisa menjadi satu dan
sama-sama membangun bangsa Indonesia kita yang tercinta.
Mungkin jika semua ini bisa terwujud maka nampak tidak akan terjadi
gerakan-gerakan sosial dikarnakan semua inspirasi rakyat sudah terwujud, dan
tercipta bangsa yang adil, sejahtera, makmur dan terlepas dari politik tidak
sehat. Intinya penanaman nilai dan mejunjung tinggi nilai dasar negara
Indonesia akan tetap dipegang luhur oleh setiap indiviu-individu bangsa, nilai
dan norma agama dan keteraturan ideologi bangsa bisa terwujud kesetiap anak
bangsa.
Buka lembaran baru dan tinggalkan masa lalu, peristiwa-peristiwa yang
memakan korban banyak biar mejadi sejarah yang perlu kita benahi dari sekarang.
Benahi semua bentuk dimulai dari hal yang paling kecil hingga paling besar lalu
buat semua ini menajdi terwujud.sehingga tidak akan ada bangsa yang miskin dan
bodoh, agar tidak dibanding bangsa yang bodoh dan tuli. Dimulai dari
pendidikan, dikarnakan dari sini anak bangsa di bentuk hingga mendapatkan ilmu
yang benar-benar bermanfaat bagi dirinya dan bangsa, lalu keparlemen
pemerintahan yang semala ini kita anggap dalam kebohongan dari keputusan
tindakan hukum yang tidak sehat. Agar rakyat tidak salah dalam memilih siapa
yang pantas pemimpin kita nantinya.
V.
Sumber
Rujukan:
Buku
1.
Nadiroh, cetakan pertama 2007. Prospek dan
Tantangan Civilb Society di Indonesia. Pustaka Keluarga
2.
Abdul Wahib Situmorang. 2007. Gerakan Sosial,
Studi Kasus Beberapa Perlawanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
3.
Rakhmat Hidayat. Pengantar Sosiologi
Kurikulum.Raja Grafindo Persada. Cetakan ke-1, september2011
4.
Darsono. Karl Marx, Ekonomi Politik dan Aksi
Revolusi. Diadit Media, Jakarta 2006
5.
Suwarsono, Alvin Y.So. Perubahan Sosial dan
Pembangunan. LP3ES. Febuari 2006. Edisi Revisi
6.
Damsar. Pengantar Sosiologi Ekonomi. Kencana
Prenada Media Grup. Jakarta 2011. Edisi Pertama, cetakan ke 2
7. Moh.Mahfud MD, Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata
Negara,Ctk. Pertama,UII Press,Yogyakarta, Agustus 1999
Sumber Lain
1.
Jurnal
Lisma Rusmin
2.
Jurnal Komuniksi
3.
Jurnal Hukum
Tidak ada komentar:
Posting Komentar